Kebijakan Sosial dan Pembangunan Masyarakat

KEBIJAKAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Pendahuluan

Kesejahteraan menjadi idaman setiap masyarakat. Apabila kesejahteraan terpenuhi, maka semua aktivitas masyarakat akan berjalan dalam suasana tenang dan damai. Tapi apa yang terjadi di masyarakat Indonesia sekarang? Terjadi gejala-gejala yang menunjuk pada masyarakat pra-sejahtera semakin banyak. Untuk mendorong tercapainya kesejahteraan di Indonesia, perlu intervensi banyak pihak, terutama pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publik, dan secara khusus kebijakan sosial.

Tulisan ini pertama-tama melihat makna kebijakan, kebijakan publik, dan kebijakan sosial. Kemudian dilihat relevansi kebijakan sosial bagi pembangunan masyarakat di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

  1. 1.      Kebijakan, Kebijakan Publik, dan Kebijakan Sosial
  2. a.      Kebijakan

Istilah “kebijakan” berkembang dan memiliki makna tertentu. Sejak periode pasca-Perang Dunia II, istilah “kebijakan” dimengerti sebagai “rationale, sebuah manifestasi dari penilaian yang penuh pertimbangan.”[1] Dalam pengertian modern, Hogwood dan Gunn (1984:13-19) menyebutkan 10 penggunaan istilah “kebijakan” berdasarkan fungsi kebijakannya, yakni (1) Kebijakan sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, (2) Kebijakan sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, (3) Kebijakan sebagai proposal spesifik, (4) Kebijakan sebagai keputusan pemerintah, (5) Kebijakan sebagai otoritas formal, (6) Kebijakan sebagai sebuah program, (7) Kebijakan sebagai output, (8) Kebijakan sebagai “hasil” (outcome), (9) Kebijakan sebagai teori atau model, dan (10) Kebijakan sebagai sebuah proses.[2] Dengan demikian, sebuah kebijakan adalah “usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan”.[3]

James Midgley dan Michelle Livermore, selaku editor The Handbook of Social Policy, dalam Introduction Social Policy and Social Welfare, merumuskan kebijakan sebagai “arah tindakan yang diadopsi oleh organisasi-organisasi formal.”[4] Dengan memberi tekanan pada arah tindakan, kebijakan berkaitan dengan standarisasi pengambilan pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan membantu organisasi mencapai tujuannya.

Sementara, Edi Suharto melihat kebijakan berkaitan dengan pemerintahan (government dan governance). Kebijakan dapat diartikan sebagai “keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara”.[5] Dengan demikian, istilah kebijakan berkaitan dengan ranah publik.

  1. b.      Kebijakan Publik

Kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah disebut sebagai kebijakan publik. Pemerintah dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa saja yang akan berdampak pada kehidupan warganya. Bridgman dan Davis (2005:3) merumuskan kebijakan publik sebagai ‘whatever government choose to do or not to do’. Oleh Edi Suharto, ungkapan Bridgman dan Davis tersebut diartikan sebagai ‘apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan’.[6]

Kebijakan publik dapat merujuk pada kekhususan bidang-bidang tertentu dalam suatu tata pemerintahan. Bidang-bidang itu dapat berupa fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, lingkungan hidup, pengembangan ekonomi, komunikasi, pertahanan, dan lain-lain.

Kebijakan publik memiliki beberapa dimensi. Edi Suharto merujuk pada Bridgeman dan Davis (2004:4-7) menyebut tiga dimensi kebijakan publik, yakni (1) Kebijakan publik sebagai tujuan, (2) Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal, dan (3) Kebijakan publik sebagai hipotesis.[7]

Kebijakan publik sebagai tujuan menunjuk pada seperangkat tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Sebuah kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas. Untuk mencapai suatu tujuan, para pembuat kebijakan dapat dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti (1) Apa maksud atau fungsi sebuah kebijakan? (2) Bagaimana kebijakan itu akan mempengaruhi agenda pemerintahan secara keseluruhan, departemen-departemen pemerintahan, kelompok-kelompok klien, kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat banyak? (3) Apa dan bagaimana hubungan antara instrumen kebijakan, sebagai alat implementasi, dengan tujuan-tujuan kebijakan? (4) Apakah ada instrumen dan mekanisme implementasi yang lebih sederhana? (5) Bagaimana kebijakan ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya? Dan (6) dapatkah kebijakan yang baru itu menghasilkan perbedaan seperti yang diharapkan?

Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan legal karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam pemerintahan. Mereka yang duduk dalam lembaga pemerintahan menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

Kebijakan publik sebagai hipotesis berkaitan dengan sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Memahami kebijakan sebagai hipotesis memerlukan kalkulasi-kalkulasi ekonomi dan sosial dari para penasihat dan pembuat kebijakan. Hal yang penting dalam pembuatan kebijakan ini adalah informasi dan temuan-temuan hasil implementasi dan evaluasi kebijakan.

Ketiga dimensi di atas saling berkaitan. Pada hakekatnya kebijakan publik merupakan pilihan-pilihan tindakan yang legal dan dibuat berdasarkan hipotesis yang rasional untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Ketiga dimensi tersebut merupakan prasyarat sekaligus tantangan bagi kebijakan public yang efektif.

  1. c.       Kebijakan Sosial

Melihat bidang-bidang kebijakan publik di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial dapat didefinisikan sebagai “seperangkat tindakan (course of action), kerangka kerja (framework), petunjut (guidline), rencana (plan), peta (map) atau strategi yang dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (social welfare).”[8] Kebijakan sosial merujuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan welfare atau well-being rakyatnya.[9] Kebijakan ini antara lain berkaitan dengan kesehatan, perumahan, pendidikan, pendapatan, nutrisi.

Kebijakan sosial memiliki makna dan bidang garapannya tersendiri dan tidak bisa disamakan dengan bidang kemasyarakatan pada umumnya. Edi Suharto, sambil merujuk pada Spicker (1995:5), menyebut tiga karakteristik atau aras pendifinisi kebijakan sosial. Ketiga karakteristik itu adalah (1) Social policy is about policy. Elemen utama kebijakan adalah tujuan, proses implementasi dan encapaian hasil suatu inisiatif atau keputusan kolektif yang dibuat oleh departemen-departemen pemerintah atau lembaga-lembaga pelayanan sosial. (2) Social policy is concerned with issues that are social. Kebijakan sosial dibuat untuk merespon beragam masalah sosial di masyarakat. (3) Social policy is about welfare. Kebijakan sosial berurusan dengan tindakan pemerintah untuk mencapai well-being atau kondisi sejahtera bagi rakyatnya.[10]

Walaupun pemerintah telah membuat kebijakan sosial untuk memenuhi well-being rakyatnya, kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Kesejahteraan masyarakat juga ditentukan oleh banyak aktivitas sosial masyarakat. Masyarakat dapat mencapai kesejahteraan melalui pekerjaan, pendidikan, bantuan dari anggota keluarga, teman/sahabat, tetangga, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Kesemua kondisi ini turut memberikan kontribusi bagi well-being masyarakat.

Kendati demikian, peran pemerintah tetap penting dalam mendorong sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan sosial. Untuk itu, pemerintah dapat mewujudkan kebijakan sosial dalam tiga kategori, yakni (1) perundang-undangan, (2) program pelayanan sosial, dan (3) sistem perpajakan.[11]

Hukum atau perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kebijakan, meskipun tidak semua kebijakan berbentuk hukum. Hukum merupakan landasan konstitusional bagi kebijakan sosial. Artinya, kebijakan sosial dapat dirumuskan berdasarkan amanat konstitusi. Kebijakan sosial juga bisa berbeda dari kebijakan lembaga. Sebuah lembaga dapat merujuk pada kebijakan sosial untuk mengoperasionalkan program dan praktek aktual lembaga tersebut.

Pelayanan sosial adalah seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial dilakukan sebagai wujud nyata dari kebijakan sosial untuk mengatasi masalah sosial dan mempromosikan kesejahteraan warga negara. Program pelayanan sosial dapat mencakup (a) jaminan sosial atau social security, (b) penyediaan perumahan bagi warga, (c) pelayanan kesehatan, (d) pelayanan pendidikan, (e) pelayanan sosial personal atau personal social service bagi anak, masyarakat, dan peradilan kriminal.

Kebijakan, kebijakan publik, dan kebijakan sosial memiliki nada dasar yang sama berupa tindakan atau action yang diambil dengan suatu pertimbangan yang rasional untuk tujuan tertentu. Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik yang diarahkan pada tujuan pembangunan masyarakat yang sejahtera.

Kebijakan Sosial dan Pembangunan Masyarakat di Indonesia

Seperti telah disebutkan di atas, kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah bukanlah satu-satunya tindakan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah mengkondisikan, melalui kebijakan sosial, agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Pembangunan masyarakat melibatkan banyak aspek. Intervensi pemerintah melalui kebijakan sosial adalah salah satu aspek dari pembangunan masyarakat yang sejahtera.

Masyarakat sendiri memiliki banyak aspek. Kehidupan masyarakat dilihat sebagai kesatuan integratif yang mengandung dimensi sosial, politik, cultural, ekonomi, dan psikologi. Masyarakat, di satu sisi merupakan hasil interaksi antarindividu dan antar-kelompok yang di dalamnya juga meliputi faktor usia, ras, kepentingan, dan sebagainya. Di sisi lain, suatu masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil merupakan bagian integral dari masyarakat yang lebih luas.[12]

Untuk konteks Indonesia, tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sejauh ini pemerintah telah melakukan intervensi berupa kebijakan-kebijakan pembangunan. Sejak kemerdekaan 1945, pemerintah memegang peranan penting dalam pembangunan nasional melalui penyediaan prasarana sosial dan fisik, berbagai bentuk pelayanan, penyediaan faktor produksi dan juga dalam bentuk intervensi dalam proses produksi.[13]

Pemerintahan di era Presiden Soekarno memfokuskan perhatian pada penataan kehidupan bermasyarakat pasca-kolonialisasi. Tekanan pada era Soekarno adalah kemandirian atas dasar sumber daya kita sendiri. Sumber daya pokok bangsa Indonesia adalah Pertanian. Oleh karena itu, Soekarno mengupayakan penyediaan dan ketahanan pangan agar tidak terjadi pemberontakan warga. Konkrit dari upaya ini adalah penguatan peran Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1964/1965.[14]

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pada masa awal Orde Baru, tekanan pembangunan di Indonesia adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang maju, harus ada pembangunan. Ada dua strategi yang dipakai dalam pembangunan, yakni (1) penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, dan (2) untuk memenuhi tuntutan pembangunan, tenaga-tenaga handal dikirim belajar ke negeri industri.

Dalam pembangunan di era Soeharto, pemerintah mengupayakan kesejahteraan warga negara melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang menekankan pengembangan ekonomi (economic development) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Melalui economic development diharapkan terwujudnya pelayanan sosial dan pelayanan kesejahteraan yang terjadi melalui perembesan (trickle down effect) bagi masyarakat. Tetapi hal ini tidak terwujud. Hanya kalangan menegah ke atas yang menikmati pembangunan ini. Hal kedua yang diupayakan oleh pemerintah diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan Delapan Jalur Pemerataan. Tetapi hal ini tetap tidak berhasil. Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah sosial yang tidak terpecahkan sampai Soeharto lengser.[15]

Kebijakan pemerintahan Soeharto ini tidak dilanjutkan secara konsekuen oleh pengganti-penggantinya. Pemerintah tetap tidak mampu menangani masalah sosial berupa kemiskinan dan pengangguran yang mencerminkan kesenjangan dalam kesejahteraan sosial di Indonesia. Hal yang perlu diupayakan adalah pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan perlu diberi perhatian serius.

Penutup

Pembangunan sedang berjalan. Berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial tetap diupayakan untuk mendorong perubahan dalam masyarakat dari social illfare menuju social welfare. Kondisi ideal masyarakat Indonesia yang welfare masih menjadi impian yang terus diupayakan. Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk mencapai kondisi ideal ini, meskipun peran pemerintah tetap penting dalam membuat kebijakan, entah kebijakan publik maupun kebijakan sosial menuju Indonesia sebagai welfare state.


[1] Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 15.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] James Midgley dan Michelle Livermore (eds.), The Handbook of Social Policy, (Sage Publications, Inc.: California, 2009), hal. x.

[5] Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik: Peran pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia, (Alfabeta: Bandung, 2008), hal.3.

[6] Ibid.

[7] Ibid. hal. 5-9.

[8] Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Raykat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, (Refika Aditama: Bandung, 2009), hal. 107.

[9] Bdk. James Midgley dan Michelle Livermore (eds.), The Handbook of Social Policy, hal. x.

[10] Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Raykat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, hal. 109-110.

[11] Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik: Peran pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia, hal. 10-22.

[12] Bdk. Soetomo, Pembangunan Masyarakat: Merangkai sebuah Kerangka, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009), hal. 318-319.

[13] Ibid. hal. 332.

[14] Materi Kuliah Pembangunan Sosial Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

[15] Ibid.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s